tag:blogger.com,1999:blog-16964405770624253152024-03-07T22:45:27.062-08:00KORUPSIPemerintahan Indonesia?!http://www.blogger.com/profile/15154384356071729034noreply@blogger.comBlogger3125tag:blogger.com,1999:blog-1696440577062425315.post-59170754483360083092008-12-31T04:39:00.000-08:002008-12-31T04:41:29.647-08:00SISTEM POLITIK INDONESIASistem Politik Indonesia<br />Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik, di mana kedaulatan berada di tangan<br />rakyat dan dijalankan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Indonesia<br />menganut sistem pemerintahan presidensil, di mana Presiden berkedudukan sebagai kepala<br />negara sekaligus kepala pemerintahan.<br />Para Bapak Bangsa (the Founding Fathers) yang meletakkan dasar pembentukan negara<br />Indonesia, setelah tercapainya kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Mereka sepakat<br />menyatukan rakyat yang berasal dari beragam suku bangsa, agama, dan budaya yang tersebar<br />di ribuan pulau besar dan kecil, di bawah payung Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).<br />Indonesia pernah menjalani sistem pemerintahan federal di bawah Republik Indonesia Serikat<br />(RIS) selama tujuh bulan (27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950), namun kembali ke bentuk<br />pemerintahan republik.<br />Setelah jatuhnya Orde Baru (1996 - 1997), pemerintah merespon desakan daerah-daerah<br />terhadap sistem pemerintahan yang bersifat sangat sentralistis, dengan menawarkan konsep<br />Otonomi Daerah untuk mewujudkan desentralisasi kekuasaan.Pemerintahan Indonesia?!http://www.blogger.com/profile/15154384356071729034noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1696440577062425315.post-3903486104815885492008-12-27T23:38:00.000-08:002008-12-31T04:14:27.372-08:00cara mengatasi korupsi di Indonesia!!!!!!!!<h2><span class="mw-headline">Pemberantasan korupsi di Indonesia</span></h2> <p><b>Pemberantasan korupsi di Indonesia</b> dapat dibagi dalam 3 periode, yaitu pada masa <a href="http://id.wikipedia.org/wiki/Orde_Lama" title="Orde Lama">Orde Lama</a>, <a href="http://id.wikipedia.org/wiki/Orde_Baru" title="Orde Baru" class="mw-redirect">Orde Baru</a>, dan <a href="http://id.wikipedia.org/wiki/Orde_Reformasi" title="Orde Reformasi" class="mw-redirect">Orde Reformasi</a>.</p> <p><a name="Orde_Lama" id="Orde_Lama"></a></p> <h3><span class="editsection"></span><span class="mw-headline">Orde Lama</span></h3> <p>Dasar Hukum: KUHP (awal), UU 24 tahun 1960</p> <p>Antara 1951 - 1956 isu korupsi mulai diangkat oleh koran lokal seperti Indonesia Raya yang dipandu <a href="http://id.wikipedia.org/wiki/Mochtar_Lubis" title="Mochtar Lubis">Mochtar Lubis</a> dan <a href="http://id.wikipedia.org/wiki/Rosihan_Anwar" title="Rosihan Anwar">Rosihan Anwar</a>. Pemberitaan dugaan korupsi <a href="http://id.wikipedia.org/wiki/Ruslan_Abdulgani" title="Ruslan Abdulgani" class="mw-redirect">Ruslan Abdulgani</a> menyebabkan koran tersebut kemudian di bredel. Kasus 14 Agustus 1956 ini adalah peristiwa kegagalan pemberantasan korupsi yang pertama di Indonesia, dimana atas intervensi PM <a href="http://id.wikipedia.org/wiki/Ali_Sastroamidjoyo" title="Ali Sastroamidjoyo" class="mw-redirect">Ali Sastroamidjoyo</a>, <a href="http://id.wikipedia.org/wiki/Ruslan_Abdulgani" title="Ruslan Abdulgani" class="mw-redirect">Ruslan Abdulgani</a>, sang menteri luar negeri, gagal ditangkap oleh <a href="http://id.wikipedia.org/wiki/Polisi_Militer" title="Polisi Militer" class="mw-redirect">Polisi Militer</a>. Sebelumnya <a href="http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Lie_Hok_Thay&action=edit&redlink=1" class="new" title="Lie Hok Thay (belum dibuat)">Lie Hok Thay</a> mengaku memberikan satu setengah juta rupiah kepada <a href="http://id.wikipedia.org/wiki/Ruslan_Abdulgani" title="Ruslan Abdulgani" class="mw-redirect">Ruslan Abdulgani</a>, yang diperoleh dari ongkos cetak kartu suara pemilu. Dalam kasus tersebut mantan Menteri Penerangan kabinet <a href="http://id.wikipedia.org/wiki/Burhanuddin_Harahap" title="Burhanuddin Harahap">Burhanuddin Harahap</a> (kabinet sebelumnya), <a href="http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Syamsudin_Sutan_Makmur&action=edit&redlink=1" class="new" title="Syamsudin Sutan Makmur (belum dibuat)">Syamsudin Sutan Makmur</a>, dan Direktur Percetakan Negara, <a href="http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pieter_de_Queljoe&action=edit&redlink=1" class="new" title="Pieter de Queljoe (belum dibuat)">Pieter de Queljoe</a> berhasil ditangkap.</p> <p><a href="http://id.wikipedia.org/wiki/Mochtar_Lubis" title="Mochtar Lubis">Mochtar Lubis</a> dan <a href="http://id.wikipedia.org/wiki/Rosihan_Anwar" title="Rosihan Anwar">Rosihan Anwar</a> justru kemudian dipenjara tahun 1961 karena dianggap sebagai lawan politik <a href="http://id.wikipedia.org/wiki/Sukarno" title="Sukarno" class="mw-redirect">Sukarno</a>.</p> <p>Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda dan asing di Indonesia tahun 1958 dipandang sebagai titik awal berkembangnya korupsi di Indonesia. Upaya Jenderal <a href="http://id.wikipedia.org/wiki/AH_Nasution" title="AH Nasution" class="mw-redirect">AH Nasution</a> mencegah kekacauan dengan menempatkan perusahaan-perusahaan hasil nasionalisasi di bawah Penguasa Darurat Militer justru melahirkan <a href="http://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi" title="Korupsi">korupsi</a> di tubuh TNI.</p> <p>Jenderal Nasution sempat memimpin tim pemberantasan korupsi pada masa ini, namun kurang berhasil.</p> <p><a href="http://id.wikipedia.org/wiki/Pertamina" title="Pertamina">Pertamina</a> adalah suatu organisasi yang merupakan lahan korupsi paling subur.</p> <p>Kolonel <a href="http://id.wikipedia.org/wiki/Soeharto" title="Soeharto">Soeharto</a>, panglima <a href="http://id.wikipedia.org/wiki/Diponegoro" title="Diponegoro">Diponegoro</a> saat itu, yang diduga terlibat dalam kasus korupsi gula, diperiksa oleh Mayjen <a href="http://id.wikipedia.org/wiki/Suprapto" title="Suprapto" class="mw-redirect">Suprapto</a>, <a href="http://id.wikipedia.org/wiki/S_Parman" title="S Parman" class="mw-redirect">S Parman</a>, <a href="http://id.wikipedia.org/wiki/MT_Haryono" title="MT Haryono" class="mw-redirect">MT Haryono</a>, dan <a href="http://id.wikipedia.org/wiki/Sutoyo" title="Sutoyo" class="mw-redirect">Sutoyo</a> dari Markas Besar Angkatan Darat. Sebagai hasilnya, jabatan panglima Diponegoro diganti oleh Letkol <a href="http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pranoto&action=edit&redlink=1" class="new" title="Pranoto (belum dibuat)">Pranoto</a>, Kepala Staffnya. Proses hukum <a href="http://id.wikipedia.org/wiki/Suharto" title="Suharto" class="mw-redirect">Suharto</a> saat itu dihentikan oleh Mayjen <a href="http://id.wikipedia.org/wiki/Gatot_Subroto" title="Gatot Subroto" class="mw-redirect">Gatot Subroto</a>, yang kemudian mengirim <a href="http://id.wikipedia.org/wiki/Suharto" title="Suharto" class="mw-redirect">Suharto</a> ke <a href="http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Seskoad&action=edit&redlink=1" class="new" title="Seskoad (belum dibuat)">Seskoad</a> di <a href="http://id.wikipedia.org/wiki/Bandung" title="Bandung" class="mw-redirect">Bandung</a>. Kasus ini membuat <a href="http://id.wikipedia.org/wiki/DI_Panjaitan" title="DI Panjaitan" class="mw-redirect">DI Panjaitan</a> menolak pencalonan <a href="http://id.wikipedia.org/wiki/Suharto" title="Suharto" class="mw-redirect">Suharto</a> menjadi ketua Senat <a href="http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Seskoad&action=edit&redlink=1" class="new" title="Seskoad (belum dibuat)">Seskoad</a>.</p> <p><a name="Orde_Baru" id="Orde_Baru"></a></p> <h3><span class="editsection"></span><span class="mw-headline">Orde Baru</span></h3> <p>Dasar Hukum: UU 3 tahun 1971</p> <p>Korupsi orde baru dimulai dari penguasaan tentara atas bisnis-bisnis strategis.</p> <p><a name="Reformasi" id="Reformasi"></a></p> <h3><span class="editsection"></span><span class="mw-headline">Reformasi</span></h3> <p>Dasar Hukum: UU 31 tahun 1999, UU 20 tahun 2001</p> <p><br />Pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini dilakukan oleh beberapa institusi:</p> <p>1. Tim Tastipikor (Tindak Pidana Korupsi)</p> <p>2. <a href="http://www.kpk.go.id/" class="external text" title="http://www.kpk.go.id/" rel="nofollow">KPK</a> (Komisi Pemberantasan Korupsi)</p> <p>3. Kepolisian</p> <p>4. Kejaksaan</p> <p>5. BPKP</p> <p>6. Lembaga non-pemerintah: Media massa Organisasi massa (mis: ICW)</p>Pemerintahan Indonesia?!http://www.blogger.com/profile/15154384356071729034noreply@blogger.com3tag:blogger.com,1999:blog-1696440577062425315.post-24509658195587082312008-12-27T23:20:00.000-08:002008-12-27T23:34:05.950-08:00korupsi??<p><strong class="selflink">Korupsi di Indonesia</strong> berkembang secara <a href="http://www.suaramerdeka.com/harian/0505/19/opi01.htm" class="external text" title="http://www.suaramerdeka.com/harian/0505/19/opi01.htm" rel="nofollow">sistemik</a>. Bagi banyak orang <a href="http://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi" title="Korupsi">korupsi</a> bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan sekedar suatu <a href="http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2006/012006/04/0901.htm" class="external text" title="http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2006/012006/04/0901.htm" rel="nofollow">kebiasaan</a>. Dalam seluruh penelitian perbandingan <a href="http://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi" title="Korupsi">korupsi</a> antar negara, <a href="http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia" title="Indonesia">Indonesia</a> selalu menempati posisi paling rendah.</p> <p>Perkembangan korupsi di Indonesia juga mendorong <a href="http://id.wikipedia.org/wiki/Pemberantasan_korupsi_di_Indonesia" title="Pemberantasan korupsi di Indonesia" class="mw-redirect">pemberantasan korupsi di Indonesia</a>. Namun hingga kini <a href="http://id.wikipedia.org/wiki/Pemberantasan_korupsi_di_Indonesia" title="Pemberantasan korupsi di Indonesia" class="mw-redirect">pemberantasan korupsi di Indonesia</a> belum menunjukkan titik terang melihat peringkat Indonesia dalam perbandingan korupsi antar negara yang tetap rendah. Hal ini juga ditunjukkan dari banyaknya <a href="http://id.wikipedia.org/wiki/Kasus-kasus_korupsi_di_Indonesia" title="Kasus-kasus korupsi di Indonesia" class="mw-redirect">kasus-kasus korupsi di Indonesia</a>.</p>Pemerintahan Indonesia?!http://www.blogger.com/profile/15154384356071729034noreply@blogger.com1